PROFIL LSP HII

  1. Latar Belakang

 

Hubungan Industrial (HI) adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang/ jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/ buruh, dan pemerintah – disebut ‘Tripartit’ – yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Mengelola hubungan antara pekerja dengan perusahaan secara optimal adalah hal yang krusial terkait dengan aspek vital terutama aspek produktivitas kerja, daya saing, dan kelangsungan hidup perusahaan. Ketidak-mampuan mengelola hubungan kerja dapat menimbulkan akibat-akibat negatif yang bukan saja memiliki konsekuensi hukum, tetapi juga berhadapan dengan konsekuensi lateral eksistensi bisnis perusahaan. Untuk mampu mengelola Hubungan Industrial (HI), stakeholder bidang HI harus memiliki kompetensi dalam menginisiasi kebijakan dan program-program yang dapat menjaga, mengintensifkan, dan menjamin hubungan kerja yang produktif dan berkesinambungan antara karyawan, perusahaan dan pemerintah secara harmonis, demokratis, berkeadilan dan bermartabat.

Dalam era persaingan yang berkembang semakin ekspansif dewasa ini, sudah saatnya perusahaan-perusahaan nasional melakukan pembenahan di bidang sistem pembinaan kualitas SDM yang profesional sehingga kompetensi tenaga kerja mereka diakui oleh kalangan industri baik dalam maupun luar negeri. Sehubungan dengan itu maka kompetensi Tenaga Kerja kita di bidang Hubungan Industrial perlu diterapkan ‘Sistem Sertifikasi’.

Untuk memiliki dan kompeten mengoperasikan ‘Sistem Sertifikasi’ dimaksud, LSP harus menyusun ‘Skema Sertifikasi’ sesuai ketentuan SKKNI dan Pedoman BNSP yang berlaku yang dijamin dapat memberi manfaat langsung bagi seluruh Pemangku Kepentingan, sebagai berikut:

  1. Bagi Pembina 

  • Memastikan kompetensi sebagai pembina dan pelaksana HI dalam melakukan pembinaan, penerapan dan pengelolaan HI yang harmonis, demokratis, berkeadilan dan bermartabat.

  1. Bagi Praktisi di Tingkat Perusahaan

  • Memastikan kompetensi sebagai perumus kebijakan dan pelaksana dalam penerapan dan pengelolaan HI yang harmonis, demokratis, berkeadilan dan bermartabat.

  • Membantu dunia usaha dalam melakukan rekrutmen, seleksi SDM, dan remunerasi SDM di bidang HI yang profesional.

  1. Bagi Serikat Pekerja/ Buruh, Organisasi Pengusaha, Dewan Pengupahan 

  • Memastikan kompetensi sebagai pengurus organisasi dalam mengelola HI yang harmonis, demokratis, berkeadilan dan bermartabat.

  • Sebagai referensi dan acuan dalam memilih dan menetapkan pengurus organisasi yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang HI.

  1. Bagi Asosiasi Profesi Hubungan Industrial 

  • Memastikan kompetensi sebagai pengurus asosiasi profesi dalam mengelola HI yang harmonis, demokratis, berkeadilan dan bermartabat.

  • Sebagai referensi dan acuan dalam menetapkan jenjang kualifikasi anggota asosiasi profesi dan pengembangan profesi di bidang HI.

 

  1. VISI DAN MISI

    Visi

    Menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Kompetensi Hubungan Industrial yang unggul dan terpercaya di Indonesia

    Misi

    Berpartisipasi aktif dalam pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing secara nasional dan internasional

     

Obyektif & Strategi

  1. Melaksanakan amanah Sertifikasi Profesi Hubungan Industrial secara profesional.

  2. Menjamin kepastian mutu bagi Pemegang Sertifikat Profesi Hubungan Industrial dan dunia Industri nasional.

  3. Mengembangkan Sistem dan Standar Mutu Sertifikasi Profesi secara konsisten, mutakhir dan berkesinambungan.

 

  1. PENDIRIAN LSP-HII

LSP Hubungan Industrial Indonesia (‘LSP-HII’) adalah LSP Pihak-3/Umum, didirikan oleh APINDO bulan Desember 2012. Status pendirian LSP-HII berbadan hukum yang bertanggung jawab menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di bidang kompetensi Hubungan Industrial dibawah Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor KEP-0612/BNSP/V/2016 dan Sertifikat Lisensi Nomor BNSP-LSP-570-ID tanggal 27 Mei 2016. Secara definitif LSP-HII beroperasi terhitung sejak tanggal 27 Mei 2016. Terhambatnya operasional LSP-HII karena terkendala adanya 2 kali perubahan SKKNI dalam periode tahun 2012 & 2014, dan perubahan/ harmonisasi regulasi persyaratan Lisensi di BNSP tahun 2015.

Sebagai kepanjangan tangan BNSP, LSP-HII berfungasi melaksanakan Sertifikasi Profesi (Certificator), mengembangkan (Developer) standar kompetensi Hubungan Industrial, menyelenggarakan Uji Kompetensi, termasuk melakukan Penilaian dan menerbitkan Sertifikat Kompetensi.

  1. TUJUAN SERTIFIKASI  

  • a.Memberikan pengakuan kualifikasi profesi yang sah secara nasional terhadap kompetensi yang dimiliki oleh Pemegang Sertifikat bidang Hubungan Industrial;
  • b.Menjamin Pemegang Sertifikat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan profesinya, dan memastikan dirinya layak memperoleh perlindungan tenaga kerja profesional.
  • c.Sistem Sertifikasi positif mampu mendorong peningkatan kualifikasi kompetensi profesi dan peningkatan nilai ekonomis bagi Pemegang Sertifikat dan Perusahaan Industri pengguna tenaga kerja;

 

  1. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI LSP-HII

 

No.

Judul Skema Sertifikasi

(Okupasi / Profesi)

Jumlah Unit Kompetensi

Jenjang KKNI

1.

Analis Muda Hubungan Industrial

6 UK

Sertifikat 4

2.

Analis Madya Hubungan Industrial

12 UK

Sertifikat 5

3.

Analis Utama Hubungan Industrial

21 UK

Sertifikat 6

4.

Ahli Muda Hubungan Industrial

7 UK

Sertifikat 7